Advinta Consulting

News

News

Pemerintah Luncurkan Aplikasi Anti Korupsi

Untuk menekan angka praktik korupsi di pemerintahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan tiga aplikasi anti korupsi. Aplikasi tersebut yaitu pertama, Whistleblowing System (WBS). Kedua, sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (Siharka). Ketiga, sistem Pelaporan Gratifikasi Online (Silaga).

Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji dalam keterangan tertulis mengatakan peluncuran tiga aplikasi ini dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berintegritas, akuntabel, efisien dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Menurutnya, Indonesia harus menjadi pelopor berbagai kegiatan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efisien dan mampu memberikan pelayanan yang baik.



Menurutnya, aplikasi WBS sudah ada beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, karena ada kendala teknis maka baru bisa digunakan saat ini. "Peluncuran yang ada sekarang merupakan re-launching dari sistem yang sudah ada sebelumnya," ujar Atmaji, Selasa (19/5).

Atmaji menjelaskan, untuk Siharka dan Silaga akan memudahkan ASN untuk dapat melaporkan gratifikasi yang diterimanya, sehingga tidak perlu datang ke KPK. Dua sistem ini juga sudah ditegaskan dalam kebijakan yang dibuat yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PANRB, dan Surat Edaran (SE) No. 1/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Atmaji bilang, untuk mengakselerasi upaya-upaya pencegahan pemberantasan korupsi, pihaknya telah menyusun format pelaporan yang sederhana, yang tidak rumit seperti LHKPN di KPK, dan bisa dilakukan secara online. Aplikasi ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan dimanfaatkan secara nasional.

Sementara itu, Inspektur Kementerian PANRB Devi Anantha menambahkan PANRB siap melakukan coaching clinic terhadap tiga aplikasi ini. Kementerian juga akan mencoba melakukan audit secara reguler sehingga bisa menjadikan Kementerian PANRB bebas dari KKN.

"Tiga aplikasi yang ada saat ini hanya merupakan hardware, tetapi yang kami butuhkan saat ini yaitu software yang paling berpengaruh terhadap perbaikan sistem di Kementerian PANRB,” imbuh Devi.

Menurutnya, ada tiga hal penting yang bisa menjadi software, yaitu integritas, komitmen tentang kompetisi, serta pimpinan yang kondusif. Ini merupakan software dan soft control yang mau dibangun.

Direktur Transformasi Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Doris Becker menyatakan mendukung kegiatan yang mendorong manajemen integritas yang lebih baik. Karena menurutnya, integritas sangat penting untuk mencapai birokrasi yang bersih, melayani dan akuntabel. Ia bilang yang terpenting tidak hanya peluncuran tiga aplikasi ini, tetapi implementasinya. Ia berharap aplikasi ini digunakan untuk melaporkan gratifikasi. "Kami akan membuat pemantauan dan dalam beberapa bulan akan melakukan evaluasi agar bisa melihat apakah sudah baik atau belum,” ujar Doris. (kontan)
- See more at: http://www.peradi.or.id/index.php/berita/detail/pemerintah-luncurkan-aplikasi-anti-korupsi#sthash.wHJaj81o.dpuf

[email protected] 
 
    +62-(0)8-129092535

lemniscate